PENALARAN HUKUM (SUDUT PANDANG : Keluarga Sistem Hukum)

Pola-pola penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan kegiatan penalaran. Sudut pandang inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-model penalaran di dalam disiplin huku, khususnya sebagaimana dikenal luas sebagai aliran-aliran filsafat hukum. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang disini, dengan demikian , merupakan latar belakang subjektif dari suatu kerangka orientasi berpikir yuridis.

                Uraian tentang sudut pandang dibawah ini mencakup dua katagori. Pertama, pembedaan sudut pandang penalaran huku dilihat dari aspek makro, yaitu dari sudut keluarga system huku (parent legal system). Kedua, pembedaan tersebut didasarkan pada sudut pandang partisipan (medespeler) dan pengamat (toeschouwer).

Keluarga Sistem Hukum

Kata “system” merujuk kepad banyak pengertian. Secara sederhana kata ini berarti sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud atau “group of things or part working together in a regular relation”. Definisi yang kurang lebih sama diberikan oleh Black’s Law Dictionary, yang mengartikan system sebagai “orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole, especially such combination according to some rational principle”.

Banyak unsur yang terjalin dalam suatu system hal ini terlihat pada hukum sebagai suatu system. Sudikno martokusumo mengibaratkan system hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi kecil untuk kemudian disatukan kembali, sehigga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas  hubungannya dengan yang lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lainny. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. Didalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan didalam system itu sendiri.

System hukum sebagaiman tampak dari uraian dibawah, adalah system hukum yang terbuka, dalam arti dipengaruhi dan mempengaruhi system-sistem lain diluar hukum. Tidak mengherankan apabila diantara system-sistem hukum itu terdapat persamaan sekaligus perbedaan. Ciri-ciri yang sama ialah yang kemudian menjadi dasar pengklasifikasian sejumlah system hukum itu kedalam suatu keluarga system hukum (parent legal system).

Keluaarga system hukum memainkan peranan penting dalam menentukan model-model penalaran yang disajikan dalam kerangka orientasi berpikir yuridis. Hal ini disebabkan beberapa alasan sebagai berikut:

a.       Keluarga system hukum merupakan produk historis, yakni wujud pergumulan  nilai-nilai budaya, social, politik, ekonom, dan berbagai aspek nilai lainnya yang diakomodasi kedalam system hukum suatu Negara atau bagian dari suatu Negara.

b.      Keluarga system hukum meletakan dasar bagi pola perkembangan (pembangunan) selanjutnya dari suatu system hukum (the visions of law).

c.       Keluarga system hukum memperagakan karakteristik tertentu dari pengembanan hukum (rechtsboefening) baik pengembanan hukum praktis maupun teoritis.

Istilah keluarga system hukum (parent legal system) biasa dipergunakan oleh para ahli perbadingan hukum (legal comparatists) untuk menyebutkan suatu tatanan organisasional yang paling penting (organizational linchpin) dalam rangka penganalisisan system-sistem hukum berbagai Negara di dunia. Keluarga system hukum ini merupakan eponymous models, yakni “… certain laws which can be considered typical and representative of a family which group a number of laws” . dengan demikian, istilah keluarga system hukum (parent legal system) ini dapat dipersamakan dengan system-sistem hukum utama (major legal system) atau bahkan cukup ditulis sebagai keluarga hukum (legal family atau famile juridique) saja.

                Didunia ini biasanya dikemukakan ada tiga keluarga system hukum, yaitu Civil law system, common law system dan socialist law system. Kelompok yang ketiga, socialist law system, sering tidak disinggung secara khusus dalam banyak tulisan karena berakar pada civil law system. Pembagian diatas sebenarnya bersifat oversimplified, mengikat system-sistem hukum yang mengisis bagian-bagiannya juga begitu banyak. Peter de Cruz menyebut angka sekitar 42 sistem hukum yang mempunyai karakteristik tersendiri, yang berarti pengelompokan ke dalam tiga keluarga system hukum di atas tentu terlalu sedikit.

                Kriteria yang lebih luas diberikan oleh Esmein (1905), dengan membedakannya menjadi lima keluarga system hukum yaitu : (1)Romanistic, (2) Germantic (3)Anglo Saxon  (4)Slavic (5) Islam. Zwegett  dan Kotz (1977) mengklasifikasikan lebih banyak lagi, yaitu : (1) Romanistic (2) Germanic (3) Nordic (4) Common law families (5) Socialist, (6) far eastern systems ((7) Islamic system (8)  Hindu law.

Adapun beberapa factor yang dapat dijadikan indicator untuk menggolongkan system huku Negara-negara tertentun menjadi satu keluarga tersendiri antara lain meliputi :

a.       Latar belakang sejarah dan pembangunan system hukumnya

b.      Karakteristikn khas dari cara berpikirnya

c.       Pranata-pranata nya yang berbeda

d.      Jenis-jenis sumber hukum yang dikenal dan penggunaannya

e.      Ideologinya.

Dalam uraian berikut factor kedua yang menjadi focus elaborasi. Para ahli perbandingan hukum pada umumnya mengakui ada perbedaan cara berfikit (penalaran) diantara keluarga-keluarga system hukum itu.  

                Sejalan dengan ditempatkannya undang-undang sebagai sumber utama hukum dalam keluarga system civil law, aka dengan sendirinya pembentuk undang-undang mempunyai peranan penting untuk menetapkan corak system hukum positif Negara tersebut. Pada forum legislative inilah semua konsep hukum itu dibicarakan untuk kemudian digunakan sebagai panduan bagi para hakim dalam memecahkan kasus-kasus konkret di pengadilan. Dalam konteks ini, para pembentuk undang-undang dituntut berfikir sekomprehensif mungkin agar semua kasus yang dipersepsikan akan muncul dikemudian hari dapat tercakup dalam pengaturan undang-undang itu. Maka detail dan eksplisit suatu peraturan diformulasikan, maka ringan pekerjaan hakim di lapangan. Dimensi nilai keadilan (gerechtigheit) dan kemanfaatan (zweigmafigkeit) dipersepsikan sudah diletakan jauh-jauh hari tatkala undang-undang itu dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat di lembaga legislative. Oleh karena itu, tugas hakim seharusnya lebih diarahkan kepada penetapan aturannya, sehingga tercapailah kepastian hukum bagi semua pihak .

                Disisi lain, dalam  keluarga system common law , keaktifan justru dituntut dating dari para hakim. Undang-undang bukanlah sesuatu yang dapat diandalkan oleh mereka dalam menghadapi situasi terberi di pengadilan. Untuk melembagakann semangat berkeadilan inilah, antara lain lalu dihadirkan dewan juri di pengadilan sebagai pranata khas common law. Selanjutnya, agar nilai kepastian hukum juga tercakup dalam putusan hakim, maka asas preseden yang mengikat (the binding force of precedent) diterapkan.  Tatkala hakim menjatuhkan putusan, ia dipastikan sudah memperhatikan dengan seksama putusan-putusan sebelumnya yang mengadili kasus serupa.

Perbedaan Civil Law – Common Law

Perihal	Civil law	Common law
Cara berpikir	Abstrak, konseptual, simetris.	Konkret, kasuistis, pragmatis.
Pembagian bidang hukum	Secara klasikal mengenal pembedaan hukum public dan hukum privat.	Secara klasikal tidak mengenal pembagian huku publik dan hukum privat.
Pendekatan dalam penyelesaian masalah	Berangkat dari aturan (rule based).	Berangkat dari problem konkret yang disajikan di pengadilan (court based), kebutuhan para pihak.
Pola penalaran	Sistemik-> problematic.	Problematic-> sistemik.
Sumber hukum positif	Terutama berupa perundang-undangan.	Terutama putusan hakim
Karakteristik perundang-undangan	Disusun selengkap mungkin. Kodifikasi untuk bidang hukum yang mendasar	Disusun untuk merespon kebutuhan case law. Oleh karena itu, materi undang-undang biasanya difokuskan untuk pembentukan hukum acara.
Karakteristik putusan hakim	Tidak berlaku asas preseden yang mengikat (sekedar persuasive precedent).	Berlaku asas preseden yang mengikat (binding force of precedent).
Peranan pengemban hukum dalam pembentukan hukum	Pengemban hukum yang banyak berperan dala pembentukan hukum adalah pembentuk undang-undang itu sendiri.	Pengemban hukum yang berperandalam pembentukan hukum adalah hakim, melalui putusan konkret yang kemudian diikuti berdasarkan asas preseden.
Profesi kehakiman	Hakim dididik dan diangkat dari lulusan universitas, yang sebagian besar menjadikan profesi ini sebagai awal karir mereka.	Hakim diangkat dari profesi hukum lain (terutama pengacara) yang menjalankan profesi hakim ini justru sebagai puncak karir mereka.
Peran universitas	Universitas sangat besar perannya dalam penciptaan doktrin-doktrin hukum.	Universitas kurang berperan dalam penciptaan doktrin-doktrin hukum.

Sumber
Juduk Buku : Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum
Penulis : Shidarta
Penerbit : GENTA Publlishing