Model-Model Penalaran Hukum : Positivisme Hukum

Positivisme Hukum

                Seiring dengan pengaruh positivisme hukum yang merambah dunia sains pada umumnya, maka tidak terkecuali disiplin hukum pun menghadapi badai serupa. Pengaruh ini pada gilirannya memberi bentuk pada berbagaia keluarga system hukum.  Positivism hukum dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, memaknainya sebagai norma-norma positif dalam system perundang-undangan. Dari segi ontologinya, pemaknaan demikian mencerminkan penggabungan antara idealism dan materialism. Penjelasan mengenai hal ini dapat mengacu pada teori hukum kehendak (the will theory of law) dari John Austin dan teori hukum murni (the pure norm theory of law)  dari Hans Kelsen.

                Hukum adalah ungkapan kehendak penguasa. Kehendak ini jelas bukan sesuatu yang kosong melompong. Kumpulan norma yang tersusun secara sistematis itu adalah rumusan yang bermakna, karena ia menjadi sumber kegiatan penemuan hukum oleh pengemban hukum.

                Berbeda dengan aliran hukumkodrat yang sibuk dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, maka positivism hukum, aktivitasnya justru diturunkan kepada permasalahan konkret. Masalah validitas (legitimasi) aturan tetap diberi perhatian, tetapi standar regulasi yang dijadikan acuannya adalah juga norma-norma hukum. Logikanya, norma hukum hanya mungkin diuji dengan norma hukum pula, bukan dengan non-norma hukum. Norma positif akan diterima sebagai doktrin yang aksiomatis, sepanjang ia mengikuti “the rule systematizing logic of legal science” yang memuat asas eksklusi, subsumsi, derogasi,dan nonkontradiksi.

                Aspek aksiologis yang diperjuangkan Positivisme Hukum adalah kepastian hukum. Dengan mengambil sumber formal hukum berupa perundang-undangan , diyakini bahwa hal ini dapat diwujudkan. Asas legalitas merupakan roh dari upaya pengerjaan kepastian hukum tersebut. Asas ini oleh von Feuerbach dirumuskan dalam adagium “no punishment without law, no punishment without crime, no crime without punishment”. Asas ini pun demikian mendominasi, khususnya, dalam arena hukum pidana sehingga banyak kodifikasi dimuat dalam pasal pertama. Itulah sebabnya larangan retroaktif dan penerapan analogi sangat ditekankan dalam konsep berfikir tradisional Positivisme Hukum.

Dilihat dari sudut kawasan keluarga system hukumnya, positivism jelas mempunyai akar yang mendalam pada civil law, dengan catatan bahwa ini tidak berate bahwa pengaruhnya sama sekali tidak ada dalam keluarga common law. John Austin misalnya, sangat dikenal sebagai pemuka Positivisme Hukum yang dating dari inggris. Sekalipun demikian, dalam sejarah keehidupannya diketahui bahwa pemikiran Austin sangat dipengaruhi oleh system hukum jerman. Tempatnya menuntut ilmu sebelum ditunjuk sebagai guru besat di Universitas London. Selain itu, banyak rekomendasi Austin untuk pemerintah Inggris dalam rangka reformasi hukum disana yang ditolah dengan alasan tidak sesuai dengan system hukum inggris. 

  

Sumber
Juduk Buku : Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum
Penulis : Shidarta
Penerbit : GENTA Publlishing