Mekanisme Hukum Penyelesaian Konflik Masyarakat Modern

Achmad Ali menjelaskan bahwa penerapan hukum itu terdapat dalam dua hal, yaitu hal tidak ada konflik dan hal terjadi konflik. Contoh dari penerapan hukum pada saat tidak ada konflik adalah ketika seorang pembeli barang membayar harga barang dan penjual menerima uang pembayaran. Sementara contoh dari penerapan hukum pada saat terjadinya konflik adalah ketika pembeli sudah membayar harga barang akan tetapi penjual tidak mau menyerahkan barang yang telah dijual.

Dari contoh di atas telah terlihat bahwasannya hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat, yang berlaku baik ada konflik maupun tidak ada konflik. Namun dalam penyelesaian konflik itu sendiri tidak hanya hukum yang dijadikan sarana integrasi, melainkan juga sarana lain seperti kaidah agama, kaidah moral, dan sebagainya.

Thomas Hobbes menyatakan bahwa masyarakat adalah sebagai medan peperangan antara manusia satu dengan manusia lain, atau antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Oleh sebab itu, diperlukan suatu fungsi yang sifatnya lebih memaksa dan tidak sekadar mempertahankan asas-asas terakhir yang mengatur kehidupan masyakarat. Kaidah-kaidah ini mengoordinasikan unit-unit dalam lalu lintas kehidupan sosial dengan cara memberikan pedoman orientasi tentang bagaimana seharusnya manusia itu bertindak.

Seirama dengan pendapat Harry C. Bredcmeier yang cenderung melihat fungsi hukum hanya sebagai penjaga yang bertugas untuk menyelesaikan konflik-konflik. Dalam hal ini, hukum baru beroperasi apabila telah terjadi suatu konflik.

Mengingat peran hukum yang begitu penting maka diperlukan payung hukum yang kuat mengenai hal ini. Dan bentuk payung hukum yang dimaksud adalah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

Mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maka kerangka regulasi yang ada juga mencakup tiga strategi, yaitu:

1.        Kerangka regulasi dalam rangka upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya-upaya untuk tidak terjadinya konflik;

2.        Kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan sosial dan mencegah jatuhnya banyak korban manusia maupun harta benda;

3.        Peraturan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan penanganan pasca konflik.

Menurut Berry dan David, pengelolaan konflik berarti mengusahakan agar konflik berada pada level yang optimal. Jika konflik menjadi terlalu besar dan mengarah pada akibat yang buruk, maka konflik harus diselesaikan. Sementara itu Soetopo menyatakan bahwa strategi pengelolaan konflik menunjuk pada suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengelola konflik mulai dari perencanaan, evaluasi, dan pemecahan/penyelesaian suatu konflik sehingga menjadi sesuatu yang positif bagi perubahan dan pencapaian tujuan.

Hodge dan Anthony memberikan gambaran melalui berbagai metode resolusi (penyelesaian) konflik sebagai berikut:

1.      Dengan menggunakan paksaan;

2.      Dengan metode penghalusan;

3.      Penyelesaian dengan cara demokrasi.

Kemudian, Uri, Brett, dan Goldberg mengajukan tiga model pengelolaan konflik, yaitu:

1.      Deffering to status power, individu dengan status yang lebih tinggi memiliki kekuasaan untuk membuat dan memaksakan solusi konflik yang ditawarkan.

2.      Applying regulations model, ditekankan oleh asumsi bahwa interaksi sosial diatur oleh hukum universal.

3.      Integrating interest, model ini menekankan pada perhatian pihak yang terlibat untuk membuat hasilnya lebih bermanfaat bagi mereka dari pada tidak mendapat kesepakatan satupun.

sumber:

Dr. Alfitra, SH, MH, “Konflik Sosial dalam Masyarakat Modern”, (Jawa Timur, Wade Group: 2017)

---